Michael Leonardo

Halo sahabat Brainy! Ada kasus hukum yang lagi hangat nih, tentang simpang siur tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam.

Jadi, ceritanya polisi baru saja menangkap Pegi Setiawan alias Perong (diduga sebagai otak pembunuhan) pada 21 Mei 2025. Nah, setelah penangkapan ini, Polda Jawa Barat menghapus dua nama dari daftar pencarian orang (DPO) kasus ini, yaitu Dani dan Andi. Alasannya, dua nama itu ternyata fiktif, cuma disebut-sebut sama tersangka lain.

Polisi juga bilang, jumlah pelaku pembunuhan jadi sembilan orang. Padahal, putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 menetapkan ada 11 tersangka. Delapan sudah dihukum, tujuh orang penjara seumur hidup dan satu orang dipenjara delapan tahun (karena masih di bawah umur). Putusan itu juga mencatat tiga DPO: Dani, Andi, dan Pegi.

Loh, kok bisa beda ya? 🤔

Pendapat Pakar Hukum

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, bilang polisi harusnya menjalankan penyelidikan sesuai putusan pengadilan.

"Kalau dasar penyelidikan adalah putusan pengadilan, maka kasus harus diproses sesuai petunjuk dan apa yang tercantum dalam putusan itu," jelasnya.

Artinya, polisi harus memproses kasus ini dengan asumsi ada 11 tersangka, di mana 3 di antaranya masih buron.

Pegi alias Perong, sosok yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina di Cirebon, dihadirkan Polda Jawa Barat dalam konferensi pers, Minggu (26/5/2024).

Kalau dari pemeriksaan terbaru ternyata hanya ada sembilan tersangka dan dua nama DPO fiktif, hakim di pengadilan yang berhak memutuskan.

"Tulis saja di berita acara pemeriksaan (BAP) kalau saksi bilang begitu. Nanti pengadilan yang menentukan apakah pelakunya 11 atau 9 orang," ujar Fickar.

Menurut Fickar, keterangan saksi di BAP bisa berubah karena kadang mereka tidak bicara bebas saat proses penyidikan. BAP dari polisi memang jadi dasar surat dakwaan jaksa. Tapi, keterangan saksi dan tersangka baru kuat kalau disampaikan di pengadilan.

Bukan Wewenang Polisi

Fickar menegaskan, polisi tidak berhak mengubah jumlah pelaku dari 11 menjadi 9.

Tugas polisi menuliskan pengakuan saksi di BAP, termasuk keterangan bahwa ada sembilan pelaku dan dua nama fiktif.

"Serahkan BAP ke jaksa untuk dibawa ke pengadilan," katanya.

Hakim yang berwenang memutuskan jumlah pelaku berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di pengadilan.

"Polisi mengambil alih fungsi pengadilan jika menyatakan hanya ada sembilan tersangka. Seharusnya pengadilan yang memutuskan, bukan polisi," tegas Fickar.

Wah, ternyata kasus hukum bisa cukup rumit ya, sahabat Brainy! Kasus ini mengingatkan kita pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, semoga kasus ini segera menemukan titik terang! 😉

Login untuk menambahkan komentar
Klik tombol Google dibawah ini untuk masuk sebagai user

Tambahkan Komentar

Kamu mungkin juga suka