Michael Leonardo

Hai sahabat Brainy! Kabar mengejutkan datang dari dunia investasi. OJK resmi mencabut izin usaha PT Paytren Aset Manajemen pada Rabu, 8 Mei 2024. Alasannya, perusahaan ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Tentu saja, penutupan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana dengan nasib uang para nasabah Paytren?

Tenang, Ustaz Yusuf Mansur, pendiri PT Paytren Aset Manajemen, memberikan klarifikasi. Beliau memastikan bahwa tidak ada uang nasabah yang tertahan di Paytren.

"Tidak ada uang orang yang masih terutang sebagai uang investasi masyarakat. Tidak ada, bisa ditanyakan ke OJK," tegas beliau.

Nasib uang nasabah Paytren

Yusuf Mansur sebenarnya telah berusaha menjual saham PT Paytren Aset Manajemen sejak 2022, namun belum berhasil.

"Tidak apa-apa. Semoga jadi ibadah dan amal saleh, dan jadi jariyah. Gimana niat. Kan niat sudah dicatat Allah SWT. Ingin memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah," lanjut beliau.

Yusuf Mansur menegaskan bahwa Paytren telah berjuang semaksimal mungkin untuk keberlangsungan perusahaan sejak 2012. Pencabutan izin ini tidak membuatnya kapok untuk terus memajukan ekonomi umat melalui ekonomi syariah.

Beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada OJK dan masyarakat yang telah mendukung Paytren.

"Terima kasih kepada OJK yang selama ini sudah membantu, memberi kesempatan, mengajari saya. Juga kepada masyarakat," tutupnya.

Lalu, apa langkah selanjutnya untuk Paytren?

OJK memberi waktu 6 bulan bagi Paytren untuk membubarkan operasionalnya, terhitung sejak pencabutan izin pada 8 Mei 2024. Selama proses pembubaran, nama dan logo Paytren tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun, kecuali yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

PT Paytren Aset Manajemen juga dilarang keras untuk melanjutkan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi atau Manajer Investasi Syariah.

Apa saja pelanggaran yang dilakukan Paytren?

Berdasarkan pemeriksaan OJK, berikut beberapa pelanggaran yang dilakukan Paytren:

  • Kantor tidak ditemukan
  • Tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi
  • Tidak dapat memenuhi Perintah Tindakan Tertentu
  • Tidak memenuhi komposisi minimum Direksi dan Dewan Komisaris
  • Tidak memiliki Komisaris Independen
  • Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi
  • Tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan
  • Tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Sahabat Brainy, kasus Paytren ini mengingatkan kita betapa pentingnya memilih platform investasi yang kredibel dan diawasi oleh OJK. Selalu teliti dan waspada ya!

Login untuk menambahkan komentar
Klik tombol Google dibawah ini untuk masuk sebagai user

Tambahkan Komentar

Kamu mungkin juga suka