Michael Leonardo

Hai, Sahabat Brainy! Mantan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, akhirnya buka suara. Ia mengaku khilaf telah menerima uang senilai Rp 40 miliar dari proyek pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G.

Pengakuan ini terungkap saat Achsanul membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (28/5/2024).

Terdakwa kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo Achsanul Qosasi (kiri) berbicara dengan penasihat hukumnya usai membacakan nota pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (28/5/2024). Dalam pembelannya mantan Anggota III Badan Pemeriksa BPK itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memaksa maupun memeras siapapun dalam kasus pengkondisian perkara Base Tranceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 di BAKTI Kominfo.

Di hadapan majelis hakim, Achsanul mengaku khilaf dan bersalah karena menerima uang sebesar Rp 40 miliar dari Direktur PT Multimedia Berdikrasi Sejahtera, Windi Purnama. Ia pun mengaku salah karena tidak segera mengembalikan uang tersebut.

"Peristiwa itu betul terjadi, Yang Mulia. Saya akui peristiwa itu betul terjadi, walaupun apa yang disampaikan oleh penuntut umum itu tidak sepenuhnya benar," katanya.

Achsanul juga menegaskan bahwa ia tidak merencanakan atau menghendaki peristiwa ini. Ia mengaku tidak ingin menggadaikan profesionalismenya selama 10 tahun berkarier di BPK.

"Kesalahan terbesar saya adalah tidak segera melapor dan mengembalikan uang tersebut sesegera mungkin," ujarnya.

Tuntutan 5 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Bagus Kusuma Wardhana, menuntut Achsanul dengan hukuman pidana selama lima tahun penjara.

Menurut jaksa, uang Rp 40 miliar yang diberikan Windi kepada Achsanul berasal dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, atas perintah Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Anang Achmad Latif.

Jaksa menilai Achsanul telah menyalahgunakan Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Tak hanya itu, pemilik klub sepak bola Madura United ini juga dinilai melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam tuntutannya, jaksa menjabarkan hal yang memberatkan dan meringankan Achsanul.

Hal yang memberatkan:

  • Achsanul dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
  • Perbuatannya dinilai menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara.

Hal yang meringankan:

  • Achsanul bersikap sopan selama persidangan.
  • Achsanul mengakui perbuatannya dengan terus terang.
  • Achsanul telah mengembalikan uang korupsi sebesar Rp 40 miliar.
  • Achsanul belum pernah dihukum sebelumnya.

Referensi Tambahan:

Login untuk menambahkan komentar
Klik tombol Google dibawah ini untuk masuk sebagai user

Tambahkan Komentar

Kamu mungkin juga suka